Haruskah Membayar Untuk Mengambil Barang Bukti di Kantor Polisi?

Perlu kami beritahukan bahwa pengembalian barang sitaan kepada orang yang memiliki hak atas benda tersebut dapat dilakukan dalam hal:

Pertama, apabila perkara sudah diputus oleh Hakim.

Kedua, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut yaitu: kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang sitaan, perkara terkait tidak jadi dituntut karena kekurangan alat bukti, dan oleh karena perkara tersebut ditutup demi hukum.

Keterangan yang kami jelaskan tersebut di atas diatur dalam ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), yang selengkapnya berbunyi :

• Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

1. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
2. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
3. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

• Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. “

Ketika ada barang kita yang menjadi barang bukti kasus pencurian sedang berada di salah satu kantor polisi. Maka ketentuan yang juga mengatur mengenai pengelolaan barang bukti diatur lebih khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Perkap No. 10 Tahun 2010”). Adapun mengenai pengembalian barang bukti kepada orang yang berhak diatur dalam Pasal 19 Perkap No. 10 Tahun 2010, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.
2. Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan:

• memeriksa dan meneliti surat perintah dan atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik;
• membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik; dan
• mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.

Perlu diketahui bahwa barang berupa motor yang sebelumnya dicuri, merupakan hak yang seharusnya dapat kita miliki kembali dengan cara meminta atau memohon penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik. Mengenai pengembalian barang yang disita sebagai barang bukti kepada yang berhak atas barang tersebut diatur lebih jelas dalam Pasal 19 ayat (1) Perkap No 10 Tahun 2010 di atas. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk meminjam barang milik kita (motor) yang sedang disita dengan tujuan untuk dipakai. Adapun prosedur untuk meminjam barang sitaan dengan cara mengajukan permohonan kepada atasan penyidik. Hal ini berdasarkan pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 10 Tahun 2010, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

• Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.
• Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

1. pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;
2. atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
3. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada ketua PPBB.

Perlu kita ketahui, sampai pada saat sekarang ini kami tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang sitaan. Oleh karenanya, tidak ada kewajiban kita untuk membayar sejumlah uang kepada pihak polisi untuk mengambil kembali barang sitaan. Setelah kami memberikan penjelasan kepada kita, kami menyarankan untuk meminta Surat Perintah atau penetapan dari atasan pihak polisi yang menangkap pelaku dan yang menyita barang bukti tersebut. Kita dapat mengajukan Permohonan Surat perintah pengembalian barang bukti di Polsek di mana tempat barang tersebut disita.

Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2.    Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

DISCLAIMER : Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam Klinik hukum ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dianggap sebagai suatu nasehat hukum.